Dampak EUDR Terhadap Perdagangan Global dan Petani Kecil

HALOTANGERANG – Regulasi Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) terus mengubah lanskap perdagangan global dengan menekankan keberlanjutan sebagai syarat utama untuk akses pasar. Aturan ini bertujuan untuk mencegah masuknya produk yang berhubungan dengan deforestasi ke Uni Eropa, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, termasuk penundaan dan perdebatan politik yang masih berlangsung. Bagi negara penghasil komoditas seperti Indonesia, perubahan ini membawa tantangan sekaligus peluang strategis.

Untuk mengatasi tantangan ini, Koltiva, sebuah perusahaan teknologi pertanian yang fokus pada rantai pasok berkelanjutan, menyelenggarakan BeyondTraceability Talks. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan industri untuk membahas dinamika kepatuhan terhadap EUDR. Diskusi ini menghadirkan Ainu Rofiq, Co-Founder dan Anggota Dewan Koltiva, Diah Suradiredja dari Sekretariat Pengembangan National Dashboard di Kemenko Perekonomian RI, serta Insan Syafaat, Direktur Eksekutif PISAgro. Forum ini membahas kompleksitas regulasi, dampaknya terhadap ekspor Indonesia, serta strategi untuk meningkatkan keberlanjutan dalam rantai pasok global.

Penundaan penerapan EUDR selama 12 bulan mencerminkan kompleksitas dalam implementasinya. Meskipun memberikan lebih banyak waktu bagi pelaku industri, langkah ini juga menunjukkan kekhawatiran berbagai pihak mengenai dampaknya terhadap perdagangan global. Bagi Indonesia, regulasi ini memerlukan investasi besar dalam sistem ketertelusuran, peningkatan kapasitas, proses sertifikasi, dan teknologi pendukung—sebuah tantangan berat, terutama bagi petani kecil.

“Kerangka regulasi saat ini memberikan tantangan besar bagi petani kecil,” kata Ainu Rofiq, Senin, 17 Maret 2025.

“Tanpa dukungan yang memadai, mereka berisiko tertinggal, tidak dapat memenuhi persyaratan kepatuhan, dan akhirnya terisolasi dari perdagangan global.”

Meskipun banyak tantangan, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan, seperti optimalisasi teknologi, keterlibatan langsung di lapangan, dan model bisnis inklusif untuk membantu petani kecil memenuhi regulasi. Koltiva mengembangkan pendekatan terintegrasi yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan, sehingga bisnis dapat menghadapi kompleksitas EUDR sambil mendukung petani kecil. Dengan penerapan penuh EUDR yang dijadwalkan pada tahun 2026, waktu semakin mendesak untuk memastikan kepatuhan. Saat pasar global semakin berfokus pada komoditas berkelanjutan dan bebas deforestasi, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan penyedia teknologi menjadi kunci agar Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.

Ketertelusuran Berbasis Teknologi untuk Kepatuhan

Sektor pertanian Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian, dengan nilai ekspor mencapai USD 52,9 miliar dan impor sebesar USD 30,3 miliar pada tahun 2023, mencatatkan surplus perdagangan. Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan seperti deforestasi, emisi gas rumah kaca akibat perubahan penggunaan lahan, serta keterlambatan dalam integrasi rantai nilai global karena keterbatasan teknologi, yang berdampak pada kualitas produk dan efisiensi produksi (World Economic Forum, 2024; World Bank, 2022). Untuk mendukung petani kecil yang terpengaruh oleh regulasi ketat Eropa, pemerintah Indonesia sedang merancang langkah perlindungan, salah satunya melalui pengembangan National Dashboard—sistem data terintegrasi yang bertujuan memastikan transparansi dan ketertelusuran dalam rantai pasok komoditas.

Menurut Rofiq, bisnis perlu beralih dari manajemen rantai pasok yang reaktif ke pendekatan proaktif dengan berinvestasi dalam solusi ketertelusuran berbasis teknologi. Ia menekankan bahwa perusahaan yang tidak memantau praktik sumber daya mereka berisiko kehilangan akses pasar, menghadapi konsekuensi hukum, dan merusak reputasi merek. Untuk tetap kompetitif, perusahaan harus memastikan transparansi dan akuntabilitas di seluruh rantai pasok mereka.

Salah satu aspek penting dalam kepatuhan EUDR adalah ketertelusuran rantai pasok. Solusi unggulan Koltiva, KoltiTrace, memberikan wawasan real-time tentang asal-usul produk, kepatuhan pemasok, dan risiko keberlanjutan. Platform ini memungkinkan bisnis untuk melakukan penilaian risiko, menerapkan strategi mitigasi, dan memastikan keselarasan dengan regulasi yang terus berkembang.

Verifikasi Lapangan dan Keterlibatan Langsung

Meskipun solusi digital sangat penting, Rofiq menekankan bahwa kepatuhan tidak dapat dicapai hanya dengan pengumpulan data. Tim lapangan bekerja langsung dengan produsen, koperasi, dan pemasok untuk memverifikasi praktik keberlanjutan di lokasi. Para ahli ini melakukan audit lapangan, memberikan pelatihan teknik pertanian berkelanjutan, serta membantu petani memenuhi standar regulasi.

“Mengandalkan laporan digital saja tidak cukup,” ujar Rofiq. “Klaim keberlanjutan harus diverifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kredibilitas. Oleh karena itu, pendekatan hybrid—menggabungkan teknologi dengan keterlibatan langsung di lapangan—adalah cara paling efektif untuk membangun kepercayaan dan menciptakan dampak nyata.”

Memberdayakan Petani Kecil Melalui Peningkatan Kapasitas

Lebih dari sekadar kepatuhan, memberdayakan petani kecil dengan pengetahuan dan alat yang tepat sangat penting untuk memastikan daya saing mereka di pasar global. Program yang menggabungkan pelatihan digital dan tatap muka berperan krusial dalam membekali petani dengan keterampilan penting, termasuk praktik pertanian yang baik, literasi keuangan, dan pemahaman terhadap regulasi. Inisiatif ini membantu petani kecil menghadapi standar keberlanjutan yang kompleks serta memperkuat akses mereka ke pasar.

“Pendidikan adalah kunci agar petani kecil tidak terpinggirkan dari rantai pasok global,” kata Rofiq. “Dengan membekali mereka keterampilan yang tepat, kita membantu mereka meningkatkan produktivitas, menaikkan pendapatan, dan memenuhi standar internasional.”

Di tengah perdebatan yang terus berkembang mengenai EUDR, bisnis harus mengambil langkah proaktif untuk memastikan rantai pasok mereka siap menghadapi masa depan. Meskipun regulasi ini membawa banyak tantangan, ketentuan di dalamnya juga membuka peluang untuk mendorong perubahan nyata dalam praktik keberlanjutan. Perusahaan yang berinvestasi dalam ketertelusuran, verifikasi, dan inklusi petani kecil tidak hanya akan memenuhi persyaratan kepatuhan, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin dalam perdagangan etis.

“Dengan kombinasi teknologi, keterlibatan langsung di lapangan, dan peningkatan kapasitas, kita bisa menjadikan kepatuhan sebagai keunggulan kompetitif,” tutup Rofiq. (*)

Artikel ini juga tayang di vritimes